Pj Bupati Batola Mujiyat bersama forkofimda dan jajarannya mengikuti rapat koordinasi dengan mendagri secara daring di rumah jabatan Bupati Batola.  (foto: hms/sb).

Pemkab Batola Lakukan Sejumlah Langkah Strategis

MARABAHAN, sinarbarito.com – Penjabat (Pj) Bupati Barito Kuala (Batola) Mujiyat, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di rumah jabatan Bupati di Marabahan, Senin (27/3/2023). Meeting zoom tersebut diikuti semua kepala daerah ini langsung dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Jend. Pol (Purn) Muhammad Tito Karnavian.

Turut mendampingi Pj Bupati, Forkopimda, Sekretaris Daerah Batola Zulkipli Yadi Noor, Asisten Bidang Administrasi Umum Wiwin Masruri, BPS Batola serta para kepala SKPD terkait.

Pertemuan daring mingguan ini bertujuan mengantisipasi terjadinya lonjakan inflasi di seluruh Indonesia. Diawal rakor mendagri mengarahkan tentang larangan berbuka puasa bersama oleh Presiden yang tertuang dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 tentang arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama yang diteken Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung pada 21 Maret 2023.

Ditegaskan Mendagri momen Ramadan sebaiknya acara buka puasa bersama dimanfaatkan untuk terjun langsung ke tengah masyarakat. “Instruksi presiden tentang larangan buka puasa bersama bagi ASN maksudnya adalah buka puasa bersama para pejabat, lebih baik anggarannya untuk membantu masyarakat,” jelasnya.

Berbicara terkait persiapan menghadapi hari raya Idul Fitri, lanjut Tito bahwa ada beberapa komoditas pangan yang akan mengalami kenaikan harga, diantaranya cabe rawit, bawang putih, jagung, telur ayam ras, dan daging ayam ras.

“Untuk produksi pangan sebenarnya sudah cukup, kecuali untuk bawang putih karena sampai sekarang kita masih impor dari luar. Tetap harus dipantau pendistribusian pangan saat ini untuk mencegah terjadi distribusi tertahan didistributor,” tekan Tito.

Dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Tito menyampaikan, meminta para kepala daerah untuk lebih memperbanyak kegiatan pemberian bantuan sosial (bansos), baik tunai maupun non tunai.

“Manfaatnya penting untuk membantu masyarakat tidak mampu yang rentan. Itu akan memperkuat daya beli masyarakat. Kalau diberikan uang tunai atau diberikan sembako, maka ketahanan pangannya akan kuat dan akan berdampak pada pengendalian inflasi,” ujarnya.

Terkait penekanan inflasi di Kabupaten Barito Kuala, Pj Bupati Batola Mujiyat segera melakukan rapat dengan Forkopimda dan SKPD terkait. Terutama penanganan Banjir di Kecamatan Jejangkit yang kembali terjadi. “Banjir ini harus kita segera atasi, ini salah satu langkah kita dalam pencegahan inflasi” ucapnya.

Mujiyat memberikan opsi seperti penyediaan pompa air dan melakukan penanggulan sungai demi mengatasi banjir yang sudah menghambat pertanian di Kecamatan Jejangkit. “Kita akan ajak berkomunikasi dengan perusahaan sawit yang ada di Jejangkit, sehingga ada sumbangsihnya bagi masyarakat disana,” tutupnya. (adv/sb).