Sinar Barito Pemersatu Banua
MARABAHAN, onlinesinarbarito.com – Diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Batola, Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M.Sc., rapat koordinasi persiapan Rembuk stunting tingkat kabupaten telah dilaksanakan.
Pertemuan yang dihadiri oleh seluruh Camat membahas Percepatan Penurunan Stunting yang harus ditangani dengan serius karena berdampak pada Sumber Daya Manusia (SDM) di masa mendatang, pada hari Senin (19/02/24).
Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Asisten Pemerintah Daerah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Perikanan, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan anggota TPPS Barito Kuala.
Zulkifli Yadi Noor menegaskan bahwa permasalahan stunting akan berdampak pada kemajuan pembangunan jika tidak ditangani dengan serius. “Sumber daya yang melimpah tidak akan memajukan pembangunan jika tidak ada perhatian terhadap pembangunan sumber daya manusia,” katanya.
Dalam rangka menyongsong Indonesia emas pada tahun 2045, target pengentasan angka stunting masih mencapai 5%. Zulkipli Yadi Noor mengajak anggota TPPS untuk bersama-sama memerangi stunting, karena menurutnya, anak-anak yang mengalami stunting dan yang tidak memiliki perbedaan dalam kemampuan otak.
“Sangat penting untuk memerangi stunting karena itu akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan generasi penerus yang akan datang,” tambahnya.
Meskipun mengakui bahwa menangani stunting tidaklah mudah, namun Zulkipli Yadi Noor, selaku Ketua TPPS, optimis bahwa Barito Kuala dapat mengurangi maupun mengatasi masalah stunting, terutama dengan adanya evaluasi yang rutin dilakukan.
Dalam pertemuan tersebut, Zulkipli juga memberikan arahan bahwa setiap kecamatan harus melakukan evaluasi program capaian stunting dan menggelar minimal dua kali rapat koordinasi di kecamatan dalam setahun. “Kami berharap agar rapat koordinasi di kecamatan dapat fokus pada evaluasi program stunting yang disusun secara terstruktur, dan kepala desa diundang untuk hadir,” jelasnya. (adv/sb).
