Sinar Barito Pemersatu Banua
BANJARMASIN, onlinesinarbarito.com – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) disebutkan mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) karena tercepat se-Indonesia untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2025.
“Kemendagri mengapresiasi ketika Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel konsultasi atau melakukan Focus Group Discussion (FGD),” ujar Wakil Ketua Banggar DPRD Provinsi Kalsel H Kartoyo, Selasa (22/7/2025). Kartoyo mengungkapkan tim Banggar DPRD Provinsi Kalsel beraudiensi dan diskusi dengan Kemendagri mengenai pembahasan RAPBD-P 2025 di Jakarta.
Menurut Kartoyo, percepatan pembahasan anggaran memenuhi target waktu dan komitmen legislatif maupun eksekutif menghadirkan perencanaan anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat secara cepat, serta tepat. Mengenai Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kalsel 2026, Kartoyo menyatakan DPRD Provinsi Kalsel menginginkan setiap program berdampak dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Kalau tidak realistis, lebih baik tidak dianggarkan,” tegas Kartoyo. Dikatakan Kartoyo, kegiatan FGD merupakan bentuk komitmen bersama DPRD dan pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, terutama proses perencanaan anggaran daerah.
“FGD bukan sekadar agenda tahunan, namun forum tersebut penting untuk menentukan arah kebijakan fiskal Kalsel ke depan agar lebih berpihak dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ucap Kartoyo.
Ia juga menekankan penyusunan KUA PPAS 2026 harus dijalankan secara harmonis dan penuh kehati-hatian, terlebih menghadapi dinamika fiskal yang fluktuatif, serta tantangan 2026 yang diprediksi masih diwarnai dinamika global yang tidak menentu, tinggi kebutuhan infrastruktur dasar, serta ekspektasi masyarakat yang meningkat terhadap layanan publik.
“Minimal 80 persen dari target yang ditetapkan dapat tercapai. Jika tidak sesuai, lebih baik jangan dianggarkan. Kita menginginkan setiap anggaran benar-benar menyentuh dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujar Kartoyo.
Kartoyo pun berharap FGD dapat menjadi ruang diskusi yang produktif, terutama menyelaraskan target makro fiskal daerah dengan program sektor prioritas. Sementara itu, Kasubdit Perencanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Roy John Erasmus mengapresiasi kinerja DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalsel.
Ia menyebutkan Banggar DPRD Provinsi Kalsel telah menunjukkan langkah positif dengan bergerak cepat pasca pelantikan kepala daerah dan legislatif. “Setelah pelantikan kepala daerah dan legislatif, pembahasan perubahan APBD 2025 sudah langsung berjalan sesuai jadwal, bahkan Kalsel menjadi yang paling pertama se-Indonesia,” ungkap Roy.
Menurut dia, langkah cepat DPRD Kalsel menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung ketertiban perencanaan keuangan daerah yang sejalan dengan kebijakan nasional. Ia berharap keberhasilan Kalsel bisa menjadi contoh bagi daerah lain untuk mempercepat proses perencanaan anggaran.
“Adanya FGD maka seluruh pihak semakin solid, melahirkan rumusan terbaik yang sejalan dengan kebijakan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) , serta RPJMD daerah, demi pembangunan Kalsel yang lebih berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Roy. Diketahui, tim Banggar DPRD Provinsi Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel beraudiensi dengan Kemendagri di Jakarta. (adv/sb).
