Sinar Barito Pemersatu Banua
BANJARBARU, onlinesinarbarito.com – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah secara resmi dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Rakornas yang identik dengan kegiatan retret kepala daerah ini menjadi ajang penting bagi para Sekda dan Kepala Bappeda se-Indonesia untuk memperkuat sinergi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi dinamika fiskal nasional tahun 2026.
Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) yang turut mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi pembangunan di tengah tantangan fiskal tahun 2026.
Rakor yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, pada 26–29 Oktober 2025 ini, dihadiri oleh seluruh Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda dari seluruh Indonesia. Dari Kalimantan Selatan, hadir Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Ariadi Noor, yang menekankan arti penting forum ini dalam menjaga konsistensi arah pembangunan antara pusat dan daerah.
Menurut Ariadi Noor, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui Rakornas ini menjadi semakin penting seiring dengan adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) bagi Kalsel sebesar Rp2,1 triliun pada tahun anggaran 2026. Kondisi tersebut menuntut daerah untuk melakukan penyesuaian dan inovasi dalam perencanaan, pendanaan, serta pelaksanaan program pembangunan.
“Rakor ini sangat penting bagi Kalsel. Di tengah tekanan fiskal dan penyesuaian anggaran tahun 2026, forum ini membantu kami memastikan bahwa program daerah tetap sejalan dengan prioritas nasional tanpa mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Ariadi Noor, Selasa (28/10/2025).
Ia menambahkan, sinkronisasi kebijakan dan program dengan kementerian/lembaga merupakan langkah strategis agar pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber pendanaan yang terbatas, termasuk melalui kolaborasi lintas sektor dan efisiensi belanja publik.
“Dengan adanya pengurangan TKD sebesar Rp2,1 triliun, kami harus lebih selektif dan kreatif dalam menentukan prioritas pembangunan. Sinergi lintas level pemerintahan ini membuka ruang bagi kami untuk berinovasi, memperkuat kerja sama, dan memaksimalkan dampak program di daerah,” ungkapnya.
Selain membahas sinkronisasi program prioritas nasional dan daerah, Rakornas ini juga menjadi wadah untuk menyelaraskan kebijakan Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK) agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran.
“Konsistensi perencanaan pembangunan harus dijaga. Melalui koordinasi yang erat dengan Kemendagri dan kementerian teknis lainnya, kita berharap arah pembangunan Kalsel 2026 tetap fokus, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tutur Ariadi Noor.
Rakor Nasional ini dirancang sebagai ruang interaktif antara kementerian/lembaga dan Pemda, dengan tujuan memperkuat komunikasi, koordinasi, serta evaluasi program pembangunan lintas sektor. Bagi Kalimantan Selatan, kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal dan perubahan kebijakan pusat.
Ariadi Noor juga berpesan agar upaya sinkronisasi dan efisiensi perencanaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi, tetapi juga menjadi komitmen bersama seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan. Menurutnya, sinergi antardaerah sangat penting agar arah pembangunan Kalsel tetap selaras, efisien, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tengah keterbatasan fiskal tahun 2026.
Kegiatan Rakornas ini juga dihadiri oleh lebih dari 23 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berperan strategis dalam mendukung sinkronisasi program nasional, termasuk di antaranya Badan Perekonomian dan Investasi (BPI) Nusantara yang fokus pada penguatan kerja sama investasi daerah. Kehadiran berbagai LPNK tersebut memperkaya diskusi lintas sektor, membuka peluang kolaborasi antara pusat dan daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi, serta mendorong peningkatan investasi berkelanjutan di berbagai wilayah, termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan. (adv/kmfksl/isn/sb)
