Anggaran dan Fasilitas Bandara HMS Masuk Prioritas

MUARA TEWEH, onlinesinarbarito.com – Muara Teweh, Media Dayak
Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menegaskan pentingnya percepatan realisasi anggaran serta kesiapan infrastruktur pendukung pelayanan daerah, termasuk rencana penyediaan ruang VIP di Bandara Haji Muhammad Sidik (HMS). Penegasan tersebut disampaikannya saat memimpin rapat bersama kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara di Aula Setda Lantai I, Senin (12/1/2026).
Rapat tersebut didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara Drs. Muhlis, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bahrum F. Girsang, serta Asisten III Bidang Administrasi Umum H. Yaser Arapat.
Dalam arahannya, Bupati H. Shalahuddin menyampaikan bahwa pemerintah daerah membuka ruang terhadap rencana pengembangan Bandara HMS, termasuk perluasan maupun penyesuaian infrastruktur sesuai kebutuhan di masa mendatang. Namun demikian, ia menegaskan bahwa keberadaan ruang VIP di bandara merupakan kebutuhan yang wajib disiapkan.
“Di bandara harus tersedia ruang VIP yang dapat digunakan untuk menunggu, menerima, maupun mengantar tamu. Ruang tersebut harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti musala, toilet, serta ruang kecil atau kantor pendukung untuk penyediaan hidangan dan keperluan teknis lainnya,” jelasnya.
Selain infrastruktur, Bupati juga menekankan percepatan penerapan dan realisasi anggaran. Menurutnya, percepatan tersebut harus dilakukan secara nyata dan berkelanjutan, serta dikawal melalui laporan rutin dari seluruh perangkat daerah.
Ia menegaskan bahwa mulai saat ini tidak boleh ada lagi perangkat daerah yang belum mengumumkan rencana pengadaannya. Seluruh rencana pengadaan wajib diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
“Semua rencana pengadaan harus sudah diumumkan di SIRUP agar dapat dipantau dan dikawal bersama,” tegas Bupati.
Lebih lanjut, Bupati meminta masing-masing perangkat daerah menyampaikan laporan pelaksanaan pengadaan yang kemudian disinkronkan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Laporan tersebut mencakup persentase lelang terhadap jumlah paket pengadaan serta persentase lelang terhadap nilai anggaran yang akan diserap.
Ia menekankan bahwa jumlah paket pengadaan tidak selalu mencerminkan besarnya serapan anggaran. Oleh karena itu, fokus evaluasi diarahkan pada bobot nilai paket terhadap total anggaran daerah.
Bupati menargetkan pada Maret 2026 realisasi anggaran dapat mencapai minimal 25 hingga 30 persen. Ia juga menyampaikan rencana pelaksanaan kick-off kegiatan pada tanggal 26, dengan tetap menunggu hasil konsultasi lebih lanjut.
“Pada saat kick-off, saya minta laporan lengkap mengenai persentase lelang yang sudah berjalan serta paket-paket yang telah terikat kontrak. Laporan harus disiapkan secara jelas dan terukur,” ujarnya.
Mengakhiri rapat, Bupati meminta seluruh kepala OPD menindaklanjuti seluruh arahan tersebut secara serius, disiplin, dan terkoordinasi demi mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Barito Utara. (adv/sb).