Ancaman Siber ke Jaringan Pemda Kalsel Masih Tinggi

BANJARBARU, onlinesinarbarito.com – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan (Diskominfo Kalsel) menangani puluhan ribu serangan siber yang menyasar sistem jaringan pemerintah daerah dalam beberapa bulan terakhir sehingga masih memerlukan penguatan pengamanan infrastruktur digital. (13/03/2026)

“Pada Desember 2025 tercatat sebanyak 36.925 serangan siber yang terdeteksi pada sistem jaringan pemerintah daerah. Sementara pada Januari 2026 jumlah serangan tercatat sebanyak 11.617 kasus dan pada Februari 2026 sebanyak 9.663 kasus,” kata Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Provinsi Kalsel Sucilianita Akbar di Banjarbaru, Kamis.

Menurut dia, berdasarkan hasil pemantauan terbaru itu, jumlah serangan siber yang terdeteksi di wilayah Kalimantan Selatan masih tergolong signifikan.

“Memang terlihat ada penurunan jumlah serangan pada awal tahun ini, namun hal tersebut tidak berarti ke depan tidak akan terjadi lonjakan kembali. Ancaman siber tetap harus kita waspadai secara serius,” ucapnya.

Ia menjelaskan sebagian besar serangan siber yang terdeteksi menargetkan alamat IP sistem jaringan milik pemerintah daerah, sehingga berpotensi mengganggu layanan digital pemerintahan apabila tidak ditangani dengan baik.

Mengantisipasi hal tersebut, Diskominfo Kalsel melakukan pemantauan harian terhadap potensi ancaman yang muncul pada infrastruktur teknologi informasi milik pemerintah daerah.

Dia mengatakan pemantauan tersebut dilakukan guna mendeteksi lebih dini potensi serangan maupun anomali pada sistem jaringan sehingga langkah penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

Sucilianita menambahkan upaya penguatan keamanan informasi juga dilakukan melalui pembentukan Forum Komunikasi Keamanan Informasi (Forkom KAMI) yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Kalsel dan para pemangku kepentingan lainnya.

Forum tersebut, kata dia, dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas instansi untuk meningkatkan kolaborasi dalam pengamanan sistem digital pemerintahan serta mempercepat respons terhadap potensi serangan siber di daerah.

Ia menyampaikan bahwa pembentukan forum tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) yang mendorong adanya mekanisme kerja sama antarlembaga terkait keamanan informasi.

“Kami ingin mempercepat tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, salah satunya dengan menyusun nota kesepahaman antarinstansi mengenai langkah-langkah penanganan serangan siber maupun anomali yang terjadi di Kalimantan Selatan,” ujar Sucilianita. (adv/sb)