Batola Catat Serapan APBD 87,6 Persen di 2025

MARABAHAN, onlinesinarbarito.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar DPRD setempat, Rabu (25/03/2026).

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna lantai III itu dipimpin Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, bersama jajaran pimpinan dewan serta dihadiri seluruh anggota. Turut hadir unsur Forkopimda, kepala SKPD, hingga para camat dan lurah se-Kabupaten Barito Kuala.

Dalam suasana yang masih kental dengan perayaan Idulfitri 1447 Hijriah, Bupati Barito Kuala, Bahrul Ilmi, mengawali penyampaiannya dengan ucapan selamat hari raya kepada seluruh peserta sidang.

Dalam laporan yang disampaikan, Bahrul Ilmi menjelaskan bahwa pelaksanaan APBD 2025 mengalami sejumlah penyesuaian, dengan total pagu anggaran mencapai Rp1,95 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi keuangan berhasil menyentuh Rp1,71 triliun atau sebesar 87,6 persen.

Di sisi lain, capaian fisik pembangunan menunjukkan hasil yang lebih tinggi, yakni hampir mencapai 98 persen. Capaian tersebut dinilai mencerminkan bahwa sebagian besar program pemerintah daerah telah terlaksana sesuai target.

Bupati menegaskan, fokus pembangunan daerah masih diarahkan pada peningkatan pelayanan dasar, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, penguatan infrastruktur ekonomi, serta percepatan penanganan stunting.

Selain itu, pelaksanaan program tugas pembantuan dari pemerintah pusat, khususnya di bidang transmigrasi, juga mencatatkan kinerja positif dengan tingkat serapan anggaran di atas 92 persen dari total Rp4,88 miliar.

Sepanjang 2025, Pemkab Barito Kuala juga mencatatkan berbagai capaian dengan meraih 10 penghargaan di tingkat provinsi dan nasional. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan partisipasi masyarakat.

Ia juga memastikan bahwa berbagai catatan dan rekomendasi DPRD atas LKPJ tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Rangkaian rapat paripurna ditutup dengan kegiatan halalbihalal yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban, ditandai dengan saling bersalaman antar peserta sebagai wujud kebersamaan dalam membangun daerah.(adv/sb).