DPRD Kalsel Tekankan Kolaborasi BPK Demi Transparansi APBD

BANJARMASIN, onlinesinarbarito.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, H Supian HK, menegaskan pentingnya kolaborasi antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat pengawasan anggaran daerah.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri seminar nasional di Banjarmasin, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, kerja sama lintas sektor menjadi fondasi utama untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan serta mendukung percepatan pembangunan di Banua.

“Sinergi ini krusial agar hasil pengawasan dapat diterjemahkan dengan baik oleh semua pihak, sehingga rekomendasi yang diberikan bisa langsung ditindaklanjuti tanpa hambatan,” ujar Supian HK.

Ia menjelaskan, forum tersebut menjadi wadah strategis untuk menyatukan persepsi antara BPK, pemerintah, legislatif, kalangan akademisi, hingga mahasiswa dalam memahami tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Dengan pemahaman yang sama, potensi kesalahan dalam pengelolaan anggaran dapat diminimalkan.

Supian HK juga menekankan bahwa transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kunci dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan yang memiliki lebih dari empat juta penduduk di 13 kabupaten/kota.

“Melalui pengawasan yang terintegrasi, kebocoran anggaran bisa ditekan sehingga program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” tambahnya.

Seminar nasional tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Anggota VI BPK RI Fathan Subchi, akademisi Prof Dr HA Hafiz Anshari AZ, MA, serta Direktur Utama PT Bank Kalsel H Fachrudin.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H Hasnuryadi Sulaiman, sebagai bentuk dukungan pemerintah provinsi terhadap penguatan tata kelola keuangan daerah.

Sejumlah anggota DPRD Kalsel juga terlihat hadir, di antaranya H Suripno Sumas, Habib Musa Assegaf, dan Athaillah Hasbi.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antar pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.

Seminar nasional ini merupakan hasil kerja sama antara BPK RI dan Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PW IKA PMII) Kalimantan Selatan. (adv/sb).