Sinar Barito Pemersatu Banua
PURUK CAHU, onlinesinarbarito.com – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Murung Raya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya atas keberhasilannya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan anggota DPRD Murung Raya, Sutrisno, dalam Rapat Paripurna Ke-2 Masa Sidang II Tahun 2026 DPRD Kabupaten Murung Raya dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Gedung DPRD Murung Raya, Puruk Cahu, Jumat (5/6/2026).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Murung Raya, Dina Maulidah, dan dihadiri Sekretaris Daerah Murung Raya, Sarwo Mintarjo, mewakili Bupati Murung Raya, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), anggota DPRD, serta tamu undangan lainnya.
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi PPP-Gerindra menilai capaian opini WTP merupakan bukti keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meski demikian, fraksi mengingatkan agar pemerintah daerah tidak berpuas diri dan terus melakukan evaluasi serta pembenahan guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Capaian opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Sutrisno saat menyampaikan pandangan umum fraksi.
Fraksi PPP-Gerindra juga menekankan pentingnya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan. Pemerintah daerah didorong untuk terus menggali, mengembangkan, dan mengoptimalkan berbagai potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Murung Raya guna mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, fraksi meminta pemerintah daerah memberikan kemudahan dalam proses pelayanan dan pembayaran pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.
Perhatian lainnya yang disampaikan Fraksi PPP-Gerindra adalah pentingnya dukungan terhadap pelaku usaha dan pengusaha lokal. Menurut fraksi, kemudahan akses investasi serta pemberdayaan dunia usaha lokal akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.
Dengan berbagai catatan dan masukan tersebut, Fraksi PPP-Gerindra DPRD Kabupaten Murung Raya menyatakan menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (asd/sb).
