Banggar DPRD Kalsel Kawal Transparansi Pertanggungjawaban APBD 2025

BANJARMASIN, onlinesinarbarito.com – Langkah menjaga kesehatan keuangan daerah kembali menjadi perhatian DPRD Kalimantan Selatan. Melalui rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel menelaah secara menyeluruh pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari upaya memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara bertanggung jawab.

Rapat yang berlangsung pada (1/7/2026) itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. M. Alpiya Rakhman, S.E., M.M., didampingi Ketua TAPD Kalsel yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H. Muhammad Syarifuddin, M.Pd., beserta jajaran perangkat daerah. Di tengah pembahasan, Ketua DPRD Kalsel, Dr. H. Supian HK, S.H., M.H., turut hadir mengikuti jalannya rapat.

Pembahasan difokuskan pada sejumlah aspek strategis, mulai dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025 hingga upaya meningkatkan pendapatan daerah agar pembangunan dapat berjalan lebih optimal.

Menurut Alpiya Rakhman, pembahasan pertanggungjawaban APBD bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, melainkan menjadi momentum untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berlangsung secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

Salah satu poin yang mendapat perhatian khusus ialah optimalisasi penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), yang selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Potensi tersebut dinilai perlu terus dijaga melalui pengawasan yang konsisten serta koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait.

“Kami berharap pengelolaan daerah dapat terus ditingkatkan sehingga mampu mendukung pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Alpiya.

Sementara itu, Ketua TAPD Kalsel, H. Muhammad Syarifuddin, mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan DPRD selama proses pembahasan.

Menurutnya, sinergi yang terjalin antara legislatif dan eksekutif menjadi modal penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pembahasan tersebut, DPRD Kalsel dan Pemerintah Provinsi Kalsel menunjukkan komitmen bersama untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah, sekaligus memastikan setiap kebijakan anggaran mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan dan pelayanan publik di Banua. (adv/sb).