Mustaqimah Dorong Anggaran ESDM Kalsel Lebih Berpihak kepada Rakyat

BANJARMASIN, onlinesinarbarito.com – Ketersediaan listrik yang aman dan terjangkau masih menjadi perhatian dalam penyusunan program pembangunan daerah. Bagi masyarakat yang belum memiliki meteran listrik sendiri, sambungan mandiri bukan hanya soal biaya pemakaian, tetapi juga menyangkut keamanan dan kenyamanan di rumah.

Persoalan tersebut menjadi salah satu sorotan Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) saat membahas program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk APBD 2027, Kamis (1/10/2026).

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, yang memimpin rapat menegaskan bahwa program yang disusun harus lebih mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, penyediaan listrik dan air perlu mendapat perhatian sebelum program lain yang tidak terlalu mendesak.

“Yang lebih utama itu masyarakat dasar, listrik, air. Itu pasti menyentuh kebutuhan masyarakat dasar. Kita lebih mengutamakan itu, baru yang lainnya menyusul,” kata Mustaqimah.

Ia meminta Dinas ESDM mempertimbangkan berbagai usulan anggota dewan, terutama program bantuan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Salah satu yang menjadi perhatian ialah Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Mustaqimah meminta perkembangan pelaksanaan bantuan tersebut terus dilaporkan kepada DPRD agar realisasi program dapat dipantau dan kebutuhan penerima berikutnya bisa dipetakan secara lebih akurat.

Menurutnya, pembaruan data dan laporan progres menjadi bagian penting dalam mengevaluasi pelaksanaan program. Dengan demikian, bantuan yang diusulkan tidak hanya tercatat dalam perencanaan, tetapi juga dapat diketahui perkembangan dan manfaatnya di lapangan.

Pembahasan di Komisi III selanjutnya akan menjadi bahan pembicaraan bersama Badan Anggaran DPRD Kalsel, khususnya mengenai kemungkinan penyesuaian alokasi sejumlah program.

Mustaqimah menyebut anggaran dari kegiatan yang dinilai dapat dikurangi bisa dipertimbangkan untuk dialihkan ke program yang lebih mendesak bagi masyarakat, termasuk penambahan sambungan listrik bagi warga yang belum mempunyai meteran atau kWh meter sendiri.

Ia juga menyoroti risiko penggunaan listrik yang masih bergantung pada sambungan milik pihak lain. Selain berpotensi menambah beban biaya pemakaian, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dari sisi keamanan instalasi listrik, terutama apabila terjadi gangguan yang dapat memicu bahaya.

Karena itu, kepemilikan sambungan listrik secara mandiri dinilai penting agar masyarakat memiliki akses listrik yang lebih aman sekaligus mendukung pengelolaan pemakaian secara lebih baik.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas ESDM Kalsel, H. Endarto, menjelaskan bahwa penyaluran BPBL dilakukan berdasarkan data penerima yang jelas.

“Setiap BPBL by name, by address, by proposal,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pendataan nama, alamat, dan usulan menjadi bagian dari proses penyaluran bantuan pasang baru listrik.

Endarto menambahkan, Dinas ESDM akan terus berupaya mengakomodasi harapan Komisi III DPRD Kalsel, terutama terkait program-program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pembahasan anggaran ESDM untuk 2027 pun menjadi momentum untuk menimbang kembali prioritas pembangunan. Harapannya, program yang disusun tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga menjangkau warga yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar, termasuk listrik yang aman dan mandiri. (adv/sb).