Biro Adpim Pastikan Anggaran Kontrak Media 2027

BANJARBARU, onlinesinarbarito.com – Pengelolaan kerja sama kontrak media di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali berubah. Setelah pada 2025 berada di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kalsel, pengelolaan kontrak media pada 2026 kembali ditempatkan di Biro Administrasi Pimpinan (Adpim).

Bertempat di Aula Aberani Sulaiman Lantai 3, Jumat (11/9/2026), Biro Adpim Pemprov Kalsel menggelar silaturahmi bersama sejumlah awak media yang menjalin kerja sama kontrak media pada 2026.

Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi. Di dalamnya turut dibahas persoalan penganggaran, mekanisme kerja sama hingga arah pengelolaan kontrak media untuk tahun berikutnya.

Kepala Karo Adpim Pemprov Kalsel H Berkatullah menjelaskan, perubahan pengelolaan kontrak media tersebut tidak terlepas dari arahan Gubernur Kalsel.

Sebelumnya, kerja sama kontrak media berada di Biro Adpim. Kemudian pada 2025 pengelolaannya berpindah ke Kominfo Kalsel. Memasuki 2026, pengelolaan kembali berada di Biro Adpim.

“Sebelumnya kontrak media itu adanya di Biro Adpim. Kemudian pada 2025 kontrak media berada di Kominfo. Tahun 2026 kembali diserahkan ke Adpim atas arahan Pak Gubernur,” ujar Berkatullah.

Menurutnya, perpindahan tersebut bukan sekadar persoalan teknis administrasi. Ketersediaan anggaran serta kebijakan pemerintah daerah turut menjadi bagian dari proses penentuan perangkat daerah yang menangani kerja sama media.

Ia menerangkan, perencanaan anggaran untuk 2026 dilakukan pada 2025. Namun, ketika proses perencanaan berlangsung, anggaran kontrak media belum tersedia pada pos yang sebelumnya menangani kerja sama tersebut.

“Untuk 2026, perencanaannya dilakukan pada 2025. Saat itu anggarannya tidak ada. Sehingga pada akhir Desember 2025, atas arahan Pak Gubernur, anggaran tersebut disiapkan di Biro Adpim untuk kontrak media 2026,” jelasnya.

Kondisi tersebut kemudian membuat pengelolaan kontrak media 2026 kembali berada di Biro Adpim.

Sementara memasuki pembahasan tahun anggaran 2027, Biro Adpim memastikan kebutuhan anggaran untuk kerja sama kontrak media telah disiapkan.

Meski demikian, posisi tersebut belum sepenuhnya final. Pembahasan APBD 2027 masih berjalan sehingga kemungkinan adanya perubahan pengelolaan tetap terbuka.

“Untuk 2027, anggaran kontrak media masih berada di Adpim sampai hari ini. Anggarannya sudah kami siapkan, tetapi masih dinamis karena anggaran 2027 belum disahkan,” katanya.

Berkatullah memastikan kebutuhan anggaran kontrak media telah masuk dalam perencanaan pemerintah daerah. Namun, ia belum dapat memastikan apakah pada tahap akhir pengelolaan tetap berada di Biro Adpim atau kembali dialihkan kepada Kominfo.

“Apakah nanti pada finalnya diserahkan ke Kominfo atau tetap di Adpim, itu masih menunggu keputusan. Yang pasti anggarannya sudah ada dan sudah kami siapkan,” ujarnya.

Di tengah perubahan pengelolaan tersebut, komunikasi antara pemerintah daerah dan media dinilai penting. Karena itu, Biro Adpim menggelar pertemuan langsung dengan media yang memiliki kerja sama kontrak pada 2026.

Silaturahmi tersebut sekaligus menjadi ruang untuk menyamakan persepsi mengenai mekanisme kerja sama serta menghindari kesalahpahaman dalam pelaksanaannya.

Berkatullah membuka ruang bagi awak media untuk menyampaikan pertanyaan maupun persoalan yang masih belum jelas terkait kontrak kerja sama.

“Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan kita diskusikan. Namanya juga silaturahmi antara Biro Administrasi Pimpinan dan rekan-rekan media yang berkontrak di Biro Adpim,” katanya.

Ia juga mempersilakan media yang belum sempat menghadiri kegiatan tersebut untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung melalui kantor maupun saluran komunikasi yang tersedia.

Langkah tersebut dinilai penting agar setiap ketentuan kerja sama dapat dipahami secara utuh oleh kedua belah pihak.

“Kalau penjelasannya tidak cukup atau tidak memadai, takutnya terjadi miskomunikasi. Makanya kita undang hari ini untuk silaturahmi dan menyamakan persepsi mengenai kontrak media yang ada di Biro Adpim,” tambahnya.

Dengan anggaran kontrak media 2027 yang telah disiapkan namun masih menunggu pengesahan APBD, kepastian perangkat daerah yang akan menjadi pengelola masih menjadi bagian dari proses kebijakan Pemprov Kalsel.

Bagi media yang selama ini menjadi mitra publikasi pemerintah daerah, kepastian tersebut menjadi penting agar kerja sama ke depan dapat berjalan dengan mekanisme yang jelas serta komunikasi yang tetap terjaga.(adv/sb).